HUKAGI : Jurnal Hukum Keluarga Islam

KEADILAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: STUDI TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI

2025-05-31T01:29:26+00:00

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep keadilan gender dalam hukum keluarga Islam dengan fokus pada relasi suami istri. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (library research) dengan analisis hermeneutik terhadap sumber-sumber primer seperti Al-Qur’an, hadis, serta literatur fiqh klasik dan modern. Kajian dimulai dari pemahaman normatif dan sosiologis tentang keadilan gender dalam Islam, kemudian mengeksplorasi konsep qiwāmah sebagai prinsip kepemimpinan suami dan peran domestik istri dalam tafsir klasik dan modern. Penelitian ini juga membahas hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dan bagaimana relasi tersebut dipahami dalam fiqh klasik beserta konsekuensi gender yang muncul. Selain itu, pandangan ulama fiqh klasik tentang posisi dan peran suami-istri dianalisis untuk memahami dasar-dasar ketimpangan peran gender dalam keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun fiqh klasik menempatkan suami pada posisi dominan dan istri sebagai pendukung domestik, tafsir modern cenderung menekankan kesetaraan dan kemitraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penting untuk mengontekstualisasikan hukum keluarga Islam dengan prinsip keadilan gender agar tercipta relasi suami istri yang harmonis dan adil sesuai nilai-nilai Islam.

PERNIKAHAN PERSPEKTIF TRADISI DALAM HUKUM ISLAM

2025-07-02T13:43:03+00:00

Tulisan ini membahas pernikahan persepktif tradisi yang berlandaskan hukum Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu perintah agama yang melakukanya bagian dari ibadah. Hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Pernikahan merupakan hukum yang berorientasi pada penemhuhan kebutuhan manusia yang sifatnya asasi yaitu pemenuhan kebutuhan biologis manusia sekaligus berdimensi teologis. Pernikahan merupakan instrument legal untuk menjaga kehormatan manusia sebagai mahluk mulia sekaligus membedakan dengan hewan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya secara bermartabat. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dan tata cara kehidupan masyarakat. Budaya atau tradisi pernikahan ini pada setiap kelompok, golongan atau suku memiliki identitas atau ciri khas masing-masing, sehingga dalam hukum Islam tradisi tersebut disebut sebagai urf yang sesuai dengan tata cara syariat Islam. Tradisi ini mereka pertahankan dan terus dilestarikan dari nenek moyang mereka dahulu dan sudah terjadi sejak zaman dahulu. Urf adalah salah satu metode istinbath hukum yang kiranya sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut. Para ulama ushul fiqih membuat perbedaan antara adat dengan urf dalam menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara’

STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN WALI HAKIM MELALUI TAUKIL AL-WĀLĪ BI AL-KITĀBAH

2025-06-18T14:14:31+00:00

Sebagai hubungan yang kokoh dalam norma hukum Islam,
pernikahan mensyaratkan adanya wali yang akan
menikahkan mempelai wanita dibawah perwaliannya,
apabila seorang wali tidak bisa menikahkan sendiri maka
berwakil wali kepada orang lain. Latar belakang
permasahan ini disebabkan adanya perbedaan dalam
penggunaan wali ketika walinya berada ditempat jauh
sampai jarak mengqashar shalat, apakah menggunakan
wali hakim atau seorang wali memasrahkan langsung
dengan cara taukil al-wālī bi al-kitābah?. Tujuan
penelitian untuk mengetahui bagaimana konsep
penggunaan wali menurut hukum Islam ketika jarak
menjadi alasan tidak hadirnya wali dalam pernikahan
tersebut. Jenis penelitian ini adalah hukum Islam
normatif dengan menggunakan pendekatan ilmu fiqih
dengan cara analytical approach. Hasil peneitian
menunjukkan kebolehan menggunakan salah satu dari
wali hakim dan wali nasab dengan menggunakan taukil
al-wālī bi al-kitābah ketika sebab tidak hadirnya wali
karena berada ditempat jauh sampai jarak megqashar
shalat

PERCERAIAN SEPIHAK OLEH SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KEADILAN GENDER

2025-05-31T01:25:10+00:00

Perceraian sepihak oleh suami atau talak merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam klasik dan masih berlaku dalam sistem peradilan agama di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia. Namun, praktik ini sering kali menimbulkan ketimpangan hak antara suami dan istri, sehingga memunculkan perdebatan dalam wacana keadilan gender. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji legalitas dan praktik talak dalam perspektif fiqh klasik dan kontemporer, serta menganalisis sejauh mana mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan, khususnya bagi perempuan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan gender, artikel ini menemukan bahwa meskipun hukum Islam memberikan hak talak kepada suami, prinsip ta’adul (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan) membuka ruang bagi rekonstruksi hukum yang lebih adil dan seimbang. Beberapa negara telah mereformasi hukum keluarga mereka dengan mensyaratkan intervensi pengadilan dalam proses talak, sebagai upaya menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Di Indonesia, upaya menuju keadilan gender dalam perceraian masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan pemahaman sosial keagamaan. Oleh karena itu, revisi terhadap praktik perceraian sepihak perlu terus diupayakan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

PENENTUAN BAGIAN HARTA GONO-GINI BERDASARKAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (Analisis Terhadapa Pasal 97 KHI dan Yurisprudensi No.266k/AG/2010)

2025-06-26T11:57:04+00:00

Penentuan bagian harta gono-gini dalam perceraian cendrung menimbulkan konflik antara suami dan istri. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa janda dan duda berhak mendapatkan separuh dari harta bersama. Namun dalam praktiknya, penerapan aturan tersebut seringkali bertolak belakang dengan keberagaman interpretasi dan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266k/AG/2010. Penulis meneliti ini bertujuan untuk menganalisis determinasi kewajiban suami istri dalam pembagian harta gono-gini berdasarkan pada Pasal 97 KHI dan yurisprudensi terkait. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan meninjau ketentuan hukum, doktrin, dan kajian putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewjiban suami istri selama pernikahan, seperti dalam kontribusi ekonomi, non-ekonomi, dan pembagian peran lainnya menjadi pertimbangan dalam yurisprudensi untuk pembagian proporsi harta gono-gini yang adil. Yurisprudensi memberikan proporsi yang berbeda dari pembagian harta gono-gini seperti yang terdapat dalam Pasal 97 KHI. Penulis menyarankan adanya revisi ulang terhadap Pasal 97 KHI untuk menyesuaikan prinsip keadilan berdasarkan kontribusi dari kedua belah pihak dalam memperoleh harta bersama, sekaligus hal ini bisa memperkuat yurisprudensi sebagai pedoman penegakan hukum keluarga islam di Indonesia.