Kewajiban Orang Tua Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Telaah Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)

Abd. Rohman dan Achmad Mudatsir

Abstract

Perkawinan di bawah umur sudah marak sejak dulu di Indonesia, hal ini menyebabkan dampak buruk yang akan terjadi pada anak. Penentuan mengenai batas umur dalam melaksanakan perkawinan sangat penting karena demi masa depan seorang anak dan untuk mencapai tujuan dalam perkawinan sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah menetukan batas umur untuk melakukan perkawinan bagi pria dan wanita, yaitu 19 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (Statute Approach). Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya disini menggunakan tiga tahapan diantaranya: reduksi data, displai data, dan verifikasi data. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada orang tua yang belum melaksanakan kewajibannya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial dan kekhawatiran terjadinya zina, sehingga anak yang ada dibawah umur dinikahkan meskipun tidak sampai pada batas umur yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di samping itu, tanggungjawab dan kewajiban orang tua sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap anak di bawah umur pasca perkawinan menjadi lepas dan pindah kepada suaminya ketika anak sudah melaksanakan perkawinan.